Polemik Panjang Anggaran Kesehatan Kita

1535557620X310

     Diskusi Mengenai Bagaimana pemenuhan Anggaran Kesehatan sebenarnya sudah sangat lama dilakukan, namun, cenderung tidak ada ujungnya. Padahal, poin ini sangat fundamental dalam pembangunan negara menuju kesejahteraan.

     Anggaran Kesehatan di kemenkes saja, mengalami fluktuatif yang luar biasa dimana, paling besar hanya sekitar 2,51 % itupun terjadi pada tahun 2011. Kemenkes,  pada tahun 2010 hanya menerima 2,39%, pada tahun 2012 turun menjadi sekitar 2,34 %, pada tahun 2013 kembali menurun menjadi 2,17 %. Masuk pada tahun 2014 angkanya mencapai 2,5% itupun termasuk PBI (penerima bantuan Iuran), karena 2014 adalah tahun dimana Jaminan Sosial Diberlakukan. Masalahnya menjadi rumit , karena sekitar 19,93 triliun untuk PBI dari total 47,4 triliyun yang ada.

     Pada tahun 2015 ini,  Kemenkes masih terbebani dengan adanya PBI yang ditanggung bersama oleh kemenkes. Jika pada tahun 2014 anggaran diluar PBI adalah sekitar 24,1 triliun maka pada tahun ini kemenkes menargetkan hanya naik sedikit menjadi 27,79 triliun. (lihat tabel dibawah ini)

tabel 1

     Itu baru di kemenkes, seperti yang kita tahu Anggaran kesehatan tidak hanya terpusat di kemenkes saja. Dia (anggaran kesehatan) Tersebar di beberapa kementrian atau lembaga seperti  Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencanan Nasional, Askes PNS dan tunjangan kesehatan Veteran, serta DAK (Dana Alokasi Khusus).

     Sepanjang sejarah total anggaran kesehatan kita tidak pernah mencapai 5%, tahun 2005  sekitar 2,5 %,dan pada tahun 2011 adalah angka tertinggi dengan total anggaran sekitar 3,6 %. (lihat tabel dibawah ini)

tabel 2

     Dari situ kita baru berbicara betapa ruwetnya pemenuhan anggaran kesehatan dari kacamata kuantitatif. Lalu bagaimana jika berbicara dengan kualitas penggunaan anggaran dan apa saja masalah anggaran kesehatan ini ?

     Bicara kualitas juga belum maksimal, pada poin Dana Alokasi Umum saja 60%-80% habis digunakan untuk membayar gaji, sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus hanya digunakan untuk kebutuhan fisik saja.  Selain itu sering terjadi Penyebaran APBN yang seringkali menumpuk di akhir tahun. Jika di asumsikan hampir setengah dana hanya untuk PBI dan Kebutuhan fisik saja.

     Kemana pendekatan preventif dan promotif dalam rangka membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera ??

Kesimpulannya ISMKMI mendorong adanya :

  1. Pemenuhan anggaran kesehatan 5%
  2. Naiknya harga BBM yang memberikan celah fiskal yang banyak, harus menyisakan ruang maksimal untuk anggaran kesehatan dimana sesuai dengan Amanah UU Kesehatan No.36/2009 Pasal 171
  3. Peningkatan kordinasi yang baik antar lembaga dan kementrian dalam pembagian anggaran kesehatan yang ada berdasarkan prinsip Kuratif  dan preventif yang proporsinya setara.
  4. Manajemen pembiayaan yang transparan dan efektif harus diperhatikan sehingga maksimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang maksimal.

Oleh :

Direktorat Advokasi

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI)

Tagged ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: