Advokasi ISMKMI : Keadilan pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Kamis, 10 April 2014, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) diundang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019. Forum ini bertujuan untuk mendengar aspirasi dari pemerintah lintas sektor dan organisasi masyarakat sipil terhadap rancangan kerja pemerintah di tahun selanjutnya. Terdapat 45 pejabat pemerintahan yang diundang dan 145 organisasi masyarakat sipil, termasuk ISMKMI yang merupakan satu-satunya organisasi dengan elemen mahasiswa yang diundang. Forum ini dibuka oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA yang sekaligus menjabat sebagai wakil kepala Bappenas.

ISMKMI sebagai organisasi independen yang bergerak di ranah kesehatan, yang diwakili oleh Muhyi Nur Fitrahanefi (Divisi Advokasi ISMKMI Nasional), Hana Ashrawi Panjahitan (Divisi Pengabdian Masyarakat Nasional) dan Vivi Yulianti (Badan Khusus Siaga Bencana Nasional) memberikan banyak masukan pada pemerintah khususnya dalam sesi diskusi spesifik mengenai isu kesejahteraan rakyat.

Era Kesehatan Indonesia, kini telah bergeser menuju era Jaminan Kesehatan Nasional, dimana pada tahun 2019 nanti, seluruh rakyat Indonesia dapat berobat gratis di puskesmas, rumah sakit di daerah manapun dengan akses dan pelayanan yang baik. Namun, diawal dimulainya era ini, yaitu awal tahun 2014 ini, terdapat banyak masalah dalam implementasinya. Kami melihat belum tampak keseriusan pemerintah untuk mencapai visi bahwa keadilan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah hal mutlak yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, kami mengusulkan 4 Poin, untuk digarap serius dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015 dan Rencana Teknokratik RPJMN tahun 2015-2019, diantaranya yaitu :

  1. Sumber Daya Kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.

Terdapat ketimpangan, bahwa persebaran tenaga kesehatan (Dokter umum, Dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, kesehatan masyarakat, dan tenaga gizi) selama ini belum merata. Tenaga Kesehatan sebagian besar masih menumpuk di Jawa dan Sumatera. Dari aspek persebaran, perlu dibuat peraturan yang ideal sehingga memperoleh perbandingan sebagai berikut : 1 dokter umum untuk 5000 orang, 1 dokter gigi untuk 19000 orang, 1 perawat untuk 2000 orang, 1 bidan untuk 3500 orang, 1 apoteker untuk 20.000 orang, 1 tenaga kesmas untuk 13000 orang, dan 1 tenaga gizi untuk 4500 orang (Kementrian Kesehatan, 2009). Dari segi kuantitas, perlu di tambah di beberapa sektor tenaga kesehatan yang kurang yaitu dokter umum kurang 22.195 dokter, 2.733 dokter gigi, 1.939 tenaga kesmas, dan 40.047 tenaga gizi. Sementara untuk Bidan, Perawat, dan Apoteker jumlah saat ini sudah sangat melampaui batas. Jumlah yang kurang ini membuat banyak tenaga kesehatan yang memiliki pekerjaan ganda, seperti bidan yang merangkap sebagai tenaga kesmas dan gizi, dokter umum yang merangkap menjadi dokter gigi, dan banyak lagi. Apabila hal tersebut terus terjadi, kesehatan di Indonesia akan berjalan stagnan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar jumlah tenaga kesehatan harus di tambah tentunya dengan kompentensi yang baik dan persebarannya dibuat merata.

 

  1. Fasilitas Kesehatan

Layanan Kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu layanan primer (puskesmas) dan layanan sekunder (Rumah Sakit). Saat ini hanya terdapat 8.981 Puskesmas di seluruh Indonesia. Padahal cakupan Puskesmas adalah Kecamatan, ada puluhan ribu kecamatan di Indonesia. Hal ini menyebabkan ada beberapa daerah memiliki akses yang sulit untuk menjangkau layanan kesehatan, hingga harus menempuh puluhan kilometer untuk berobat. Tak jarang banyak yang nyawa nya tak bisa diselamatkan karena jauhnya pusat layanan kesehatan. Oleh karena itu, kami mendorong bahwa jumlah rumah sakit dan puskesmas harus dibuat merata sesuai dengan rasio jumlah penduduk. Standar pelayanan dan fasiltas pun harus disamakan dari sabang sampai merauke.

 

  1. Akses Kesehatan

Pemerintah sudah cukup adil dengan membuat biaya berobat di puskesmas dan RSUD murah. Namun, hal ini tidak diimbangi oleh akses menuju lokasi pelayanan kesehatan yaitu jalan dan angkutan. Sehingga, biaya yang dikeluarkan masyarakat terhadap akses transportasi lebih mahal berkali kali lipat disbanding biaya untuk berobat. Hal ini menyebabkan masyarakat khususnya yang berada di daerah pedesaan lebih memilih berobat di dukun, bidan, dan sebagainya. Apabila hal ini terus terjadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan program pemerintah akan menurun. Oleh karena ini, kami mendorong agar pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan diimbangi dengan pengadaan akses transportasi yang layak dan adil dari satu daerah dengan daerah lainnya.

 

  1. Anggaran Kesehatan.

UU Nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Negara mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5 % dari total APBN. Dalam pelaksanaannya, dari tahun 2005 hingga tahun 2014, anggaran untuk kesehatan rata-rata hanya sebesar 2 % yang berarti menyalahi UU (Inkonstitusional). Ironis, jika pemerintah ingin membuat keadilan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia jika dana yang dikeluarkan sangat minim. Dari total 2% anggaran tersebut pun, 1,1 Triliun hanya dihabiskan untuk penyusunan laporan, hal ini merupakan sebuah pemborosan anggaran. Proporsi untuk preventif promotif dan kuratif pun belum adil, selama ini hanya berfokus pada bagaimana menyembuhkan masyarakat yang sakit, belum berorientasi pada pencegahan agar masyarakat tidak sakit. Oleh karena ini, kami mendorong agar tahun 2015 anggaran kesehatan dimaksimalkan menjadi 5 %, dan secara bertahap di tambah sesuai dengan kebutuhan.

 

Hal yang kami usulkan tersebut diterima oleh Bappenas dan akan ditindaklanjuti untuk dikaji lebih mendalam oleh tim khusus di bidang kesehatan. Bagi kami ISMKMI, untuk mewujudkan Indonesia sehat membutuhkan sinergisasi dari berbagai pihak yang bergerak bersama untuk saling mendukung dan melengkapi. Bagi kami, Indonesia Sehat adalah harga mati.

Hidup Mahasiswa!

Hidup Rakyat Indonesia!

Muhyi Nur Fitrahanefi

Direktorat Advokasi Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia

One thought on “Advokasi ISMKMI : Keadilan pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia

  1. senatfkmundip says:

    Reblogged this on Senat FKM Undip.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: