Anggaranku yang Tak Cenderung Menyehatkanku

ruang inap elit ruang inap tak elit

Amanat Undang-Undang Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jelas Dinyatakan Bahwa Anggaran Kesehatan Minimal 5% Dari APBN, Dan Pemerintah Bisa dianggap Melanggar Konstitusi Jika Tidak Mengalokasikan 5% Anggaran Kesehatan Dari Anggaran Pengeluaran Dan Belanja Negara (APBN).

Kayaknya kalau ini masih sangat mimpi dan masih menjadi doa sebelum fajar agar amanat ini bisa di jalankan sebagaimana mestinya. Dengan jumlah rakyat Indonesia yang lebih dari 200 juta dan jumlah orang miskin yang sekitar 28,07 juta orang ini seharusnya bisa mendapatkan hak dari kewajban yang telah orang tua ataupun kita lakukan, yap Betul “PAJAK”…

Kayaknya ngeluh terus ya saya iah gimana saya tidak geram saya dapat informasi bahwa. Tren anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan grafik penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2011 anggaran Kemenkes 2,51% dari APBN. Kini, 2013, anggarannya merosot lagi menjadi 2,17% dari APBN.

Menkes sendiri mengakui, kementeriannya kekurangan anggaran hingga Rp 9,182 triliun. Tapi, Kementerian Keuangan, lanjut Menkes, telah menyiapkan cadangan anggaran sebesar Rp 2 triliun. Namun, cadangan anggaran tersebut diprioritaskan untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) tahun 2014. Di inget tuh kekurangan apakah gara-gara anggaran subsidi yang Subsidi masih menjadi momok bagi anggaran belanja negara dengan junlah sebesar Rp 317,2 Triliun. Masih menjadi momok buat mereka, sehingga hal ini menjadi hal yang sulit.

Atau sebenarnya kesehatan tidak mendapatkan porsi dari penerimanaan Pajak, PNBP, dan penerimaan Hibah. Yang dimana tiga diatas menjadi sumber pendapatan Negara, tugas kita untuk mengingatkan tugas kita pula memberikan solu,  karena menunggu pemerintah sadar akan tugasnya seperti melihat seorang kakek yang sudah sulit berjalan dan kita minta untuk berlari.

Jika kita lihat dari perspektif pemerintah daerah juga kan diamini oleh data yang ada, beberapa obat-obatan puskesmas saja sepertinya sering tidak masuk anggaran Dana Alokasi Umum. Apakah sekarang pointnya ada di otonomi daerah ? Yah semestinya pendekatan primary Health care ini menjadi point yang utama.

Seperti diketahui, pemerintah pada tahun ini akan memulai program kesehatan lewat BPJS dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya adalah menambah kapasitas puskesmas-puskesmas dan rumah sakit-rumah sakit di daerah. Bahkan, berjanji akan menambah tempat tidur kelas III di setiap rumah sakit pemerintah. Semoga mereka ingat selalu. Bagaimana pendapat kalian ??

Diambil dari Blog Awal Ramanda Sekjend ISMKMI 2013-2015 http://sangpertama.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: