Mahasiswa Harus Tahu JKN

SJSN arahan

SOSIALISASI DAN PENGAWALAN PROGRAM JKN PADA TIAP INSTITUSI ANGGOTA ISMKMI

Oleh

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KEILMUAN

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DIREKTORAT ADVOKASI

 

Didistribusikan oleh

DIREKTORAT JARINGAN KOMUNIKASI
IKATAN SENAT MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

Latar belakang dan Pentingnya JKN

Sakit bisa datang ketika kita masih produktif, berpenghasilan cukup, sehingga mampu menjangkau biaya pengobatan. Tetapi sakit juga bisa datang ketika kita sudah tua dengan penghasilan mulai menurun atau menjadi tidak berpenghasilan karena sakit. Adanya asuransi kesehatan mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri  out of pocket, dalam jumlah yang sulit diprediksi dan kadang-kadang memerlukan biaya yang sangat besar. Namun asuransi saja tidak cukup untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak mampu. Untuk itu diperlukan suatu jaminan dalam bentuk asuransi kesehatan karena peserta membayar premi dengan besaran tetap. Dengan demikian pembiayaan kesehatan ditanggung bersama secara gotong royong oleh keseluruhan peserta, sehingga tidak memberatkan secara orang peorangan.

Pengertian dan Prinsip

Pengertian – pengertian :

  • Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
  • Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
  • Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
  • Asuransi sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari peserta, guna memberikan perlindungan kepada peserta atas risiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau anggota keluarganya (UU SJSN No.40 tahun 2004).
  • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
  • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

 

Prinsip – pronsip Jaminan Kesehatan Nasional:

  • Prinsip kegotongroyongan

Dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud

karena kepesertaan SJSN bersifat wajib untuk seluruh penduduk, tanpa pandang bulu. Dengan demikian, melalui prinsip gotong royong jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

  • Prinsip nirlaba

Pengelolaan dana amanat oleh Badan Pe  nyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented).

  • Prinsip keterbukaan, kehati-hatian. Akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (prinsip manajemen)

Prinsip prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.

  • Prinsip portabilitas

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  • Prinsip kepersertaan bersifat wajib

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi.  Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program.

  • Prinsip dana amanat

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan  -badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

  • Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial

Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-  besar kepentingan peserta.

 

Penyelenggaraan JKN

Kepersertaan

  • Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran.
  • Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
  • Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

 

Klasifikasi peserta:

  1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.
  2. Peserta bukan PBI adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, terdiri atas:

1)   Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu : PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, dan pekerja lainnya yang menerima upah.

2)   Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu : Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.

3)   Bukan pekerja dan anggota keluarganya, yaitu :

Investor; Pemberi Kerja; Penerima Pensiun; Veteran; Perintis Kemerdekaan; dan Bukan pekerja lainnya yang mampu membayar iuran.

4)   Penerima pensiun, terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun; Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun; Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;; dan Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak pensiun.

5)   WNI di luar negeri

 

Lokasi pendaftaran :

Pendaftaran Peserta dilakukan di kantor BPJS terdekat/setempat.

Prosedur pendaftaran :

1)        Pemerintah mendaftarkan PBI JKN sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan.

2)        Pemberi Kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dapat mendaftarkan diri sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan.

3)        Bukan pekerja dan peserta lainnya wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan.

Hak dan Kewajiban Peserta

1)        Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan a) identitas Peserta dan b) manfaat pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

2)        Setiap Peserta yang telah terdaftar pa  da BPJS Kesehatan berkewajiban untuk: a. membayar iuran dan b. melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas Peserta pa  da saat pindah domisili dan atau pindah kerja.

Masa berlaku kepesertaan

1)        Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional berlaku selama yang bersangkutan membayar Iuran sesuai dengan kelompok peserta.

2)        Status kepesertaan akan hilang bila Peserta tidak membayar Iuran atau meninggal dunia.

Pembiayaan

Iuran

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peser  ta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan (pasal 16, Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan).

Pembayar iuran

1)        bagi Peserta PBI, iuran dibayar oleh Pemerintah.

2)        bagi Peserta Pekerja Penerima Upah, Iurannya dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.

3)        bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja iuran dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

4)        Besarnya Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan di  tinjau ulang secara berkala sesuai dengan per  kembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak.

Pembayaran iuran

Setiap Peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan pene  rima upah dan PBI).Setiap Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya, dan membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara berkala (pa  ling lambat tanggal 10 setiap bulan). Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja ber  ikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran JKN dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar iuran JKN pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan ke  pada BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran JKN dapat dilakukan diawal.BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran JKN sesuai dengan Gaji atau Upah Peserta. Dalam hal terjadi kelebih  an atau kekurangan pembayaran iuran, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan/atau Peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya iuran. Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan pembayaran Iuran bulan berikutnya.

Cara pembayaran fasilitas kesehatan

BPJS Kesehatan akan membayar kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dengan Kapitasi. Untuk Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan membayar dengan sistem paket INA CBG’s. Mengingat kondisi geografis Indonesia, tidak semua Fasilitas Kesehatan dapat dijangkau dengan mudah. Maka, jika di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan Kapitasi, BPJS Kesehatan diberi wewe  nang untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna. Semua Fasilitas Kesehatan meskipun tidak menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib melayani pasien dalam keadaan gawat darurat, setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dapat dipindahkan, maka fasilitas kesehatan tersebut wajib merujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan membayar kepada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama setelah memberikan pelayanan gawat darurat setara dengan tarif yang berlaku di wilayah tersebut.

Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap. Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan diten  tukan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran, Menteri Kesehatan memutuskan besaran pembayaran atas program JKN yang diberikan.  Asosiasi Fasilitas Kesehatan

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam JKN, peserta dapat meminta man  faat tambahan berupa manfaat yang bersifat non medis berupa akomodasi. Misalnya: Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi daripada haknya, dapat mening  katkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan, yang disebut dengan iur biaya (additional charge). Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi peserta PBI.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, BPJS Kesehatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pengelolaan program dan la  poran keuangan tahunan (periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember). Laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dikirimkan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

Laporan tersebut dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki per  edaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

Pelayanan

Jenis pelayanan, antara lain:

1)      Pelayanan kesehatan (manfaat medis)

2)      Pelayanan akomodasi dan ambulans (manfaat non medis)

 

Kompensasi pelayanan :

Bila di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi, yang dapat berupa: penggantian uang tunai, pengiriman tenaga kesehatan atau pe-nyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu. Penggantian uang tunai hanya digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan dan transportasi.

 

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional

Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

 

Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:

1)        Penyuluhan kesehatan perorangan.

2)        Imunisasi dasar .

3)        Keluarga berencana dan skrining kesehatan.

 

Manfaat JKN, antara lain:

1)        Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan

2)        Manfaat non medis berupa akomodasi dan ambulans

 

Penanganan keluhan

Mekanisme yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan ketidakpuasan para pihak tersebut adalah:

1) Jika Peserta tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Peserta dapat mengajukan pengaduan kepada Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS dan atau BPJS Kesehatan.

2) Jika Peserta dan/atau fasilitas kesehatan tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari BPJS Kesehatan maka dapat menyampaikan pengaduan kepada Menteri Kesehatan.

3) Jika terjadi sengketa antara  Peserta dengan fasilitas kesehatan, Peserta dengan BPJS kesehatan, BPS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan atau BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan maka sebaiknya diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak yang bersengketa. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sengketa diselesaikan dengan cara mediasi atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Sumber :

Buku Pegangan Sosialisasi “Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional” (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia)

 

ISMKMI Satu INDONESIA Maju

Bersatu dalam Perbedaan untuk Indonesia Tercinta

Public Health Expert l Public Health Leader l Public Health Warrior

 

Salam Cinta Indonesia

@ISMKMI @ISMKMI_wil1 @ismkmi_wil2 @ismkmiwil3  @ISMKMIIV

Keep Fight and Keep Spirit🙂

 

Sekretariat :

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia

Jurusan Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kedokteran dan Ilmu – Ilmu kesehatan Universitas Jenderal Soedirman

Jl. Kampus Unsoed Grendeng . No. Telp (0281) 641202, Fax. (0281) 641546, Purwokerto 53122

Email : sekjend@ismkmi.org  Weblog : www.ismkmi.wordpress.com

Twitter : @ISMKMI Sms Center : 0857 2939 2924

Desain : Khairul Anwar Universitas Jember

One thought on “Mahasiswa Harus Tahu JKN

  1. Jasmine says:

    I read a lot of interesting posts here. Probably you spend a lot of time writing,
    i know how to save you a lot of work, there is an online tool that creates unique, SEO friendly
    posts in seconds, just search in google – laranitas free content source

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: