Kejar Tayang Baleg untuk RUU Titipan Konglomerat Industri Rokok

TCN AKSI ...

Jakarta, 28 November 2013

Pada hari ini Hakim Sorimuda Pohan, Kartono Muhammad dan MH. Joni dari Komnas Pengendalian Tembakau bersama dengan  Roichatul Aswidah selaku Komisioner Komnas HAM di kantor Yayasan Kanker Indonesia melakukan konferensi pers bersama merespon sikap Badan Legislasi DPR RI atas RUU Pertembakauan.

Pembahasan tentang RUU Pertembakauan yang saat ini dikebut oleh DPR di masa persidangan kali ini memperlihatkan bahwa Badan Legislasi telah memalingkan muka dari generasi penerus bangsa dengan hanya memilih untuk mendengarkan dari sudut pandang industri daripada mendengarkan fakta-fakta yang dibawakan oleh para pejuang hak kesehatan masyarakat.

Fakta bahwa pengaturan tentang pertembakauan, sepanjang berkaitan dengan petani, industri, perijinan, dan perburuhan sebenarnya telah diatur dalam undang-undang yang sudah ada yaitu UU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, UU Perkebunan, dan UU Perindustrian. Serta bahwa RUU Pertembakauan bukanlah suatu RUU yang mendesak atau urgen karena tembakau bukan menjadi komoditi yang urgen untuk diatur. Komoditi padi, bawang, kedelai jauh lebih urgen dan bermanfaat untuk diatur karena manfaatnya dirasakan seluruh hajat hidup rakyat Indonesia seharusnya telah menjadi alasan utama bagi Baleg untuk menghentikan pembahasan RUU tentang Pertembakauan.

Namun Rapat Dengar Pendapat Umum yang diadakan kemarin (27/11/2013) oleh Baleg dengan mengundang perwakilan dari industri rokok, dilanjutkan dengan mengundang para gubernur dari 3 provinsi penghasil tembakau hari ini (28/11) untuk meminta masukan dari pihak-pihak tersebut menunjukkan bahwa Baleg tidak akan berhenti memacu geraknya untuk kejar tayang RUU titipan industri ini.

Padahal, Badan Kehormatan DPR yang menginvestigasi RUU Pertembakauan juga belum mengeluarkan keputusannya terkait dengan gugatan masyarakat terhadap ketidakwajaran masuknya RUU Pertembakauan dalam Prolegnas 2013 secara mendadak.

Maka perlu dipertanyakan apa maksud sebenarnya dari Badan Legislasi tetap memacu pembahasan RUU yang sebetulnya tidak perlu ada ini. Apakah Baleg akan menggolkan RUU Pertembakauan dengan tujuan untuk menjegal aksesi FCTC dan memenggal PP 109 tahun 2012? Dua peraturan yang jelas-jelas dibuat untuk melindungi masa depan generasi penerus bangsa dengan menjamin hak kesehatan mereka dari paparan produk yang mengandung 4000 zat berbahaya termasuk 69 substansi penyebab kanker.

Jika benar begitu, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Legislasi benar telah menggadaikan hak kesehatan dan masa depan anak-anak dan remaja kepada para konglomerat industri rokok untuk dijadikan konsumen produk mereka.

Berikut ini adalah catatan RDPU Baleg dengan pihak industri : Gapri, Gaprindo, PT Djarum, HM Sampoerna, PT Gudang Garam, PT Bentoel.

Ruang Sidang Badan Legislasi DPR RI, 27 November 2013.

 

Gaprindo:

  1. Produk tembakau adalah produk yang kontroversial karena dapat memberikan revenue melalui cukai tetapi memiliki resiko kesehatan. Gaprindo menerima regulasi karena memang dibutuhkan undang-undang yang komprehensif, adil dan berimbang. Namun kepentingan semua pihak harus dipertimbangkan, terutama pihak petani, industri, dampak kesehatan dan pekerja.
  2. PP 109 selesai dalam waktu 3 tahun bisa kami terima dengan pembatasan iklan dan pemuatan peringatan bergambar. Namun proses pelaksanaannya masih ada banyak pressure pada industri.
  3. Menurut kami FCTC tidak cocok untuk Indonesia. Adanya kontroversi tembakau Indonesia akan membuat petani rugi apabila dialihkan kerjanya.

 

GAPPRI:

  1. UU tembakau adalah payung hukum yang penting. Kretek sudah sangat lama ada di Indonesia. Kami tidak rela jika industri ini termajinalisasi. Tiga pilar kekuatan: konstitusi, ekonomi, kearifan lokal. Kretek adalah kebanggaan kami karena bisa memenuhi tiga pilar tersebut.
  2. Kretek menyumbang pembangunan ekonomi daerah. Ada 30 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari industri kretek, itu belum termasuk keluarganya.
  3. Kretek sudah berhasil go internasional. Pertanyaan besar mengapa tekanan internasional begitu kuat. Siapa dalangnya? Sisir kekuatan ekonomi.
  4. Kenapa perusahaan rokok asing tertarik ke Indonesia? Karena mereka tertarik sebab kretek punya kekuatan yang diyakini dapat bertahan dari ujian yang ada.
  5. Kenapa peraturan yang diadopsi selalu memojokkan kita? Apakah tujuannya memangkas ekonomi? Komentar Menkes selalu mempermasalahkan rokok, tetapi tidak pernah membahas miras.
  6. Kretek cuma di Indonesia layak diangkat sebagai warisan budaya. Punya kekuatan geografis spesifik tembakau di Indonesia. Tolong pertahankan geografis spesifik tembakau di Indonesia. Sejarah membuktikan ketika kritis moneter, kretek lewat Menkeu dari 600 pabrik dalam 3 tahun menjadi 5000 pabrik.

 

PT Djarum:

  1. 1.    Sebenarnya tidak ada yang salah dengan rokok. Yang bermasalah itu adalah pola konsumsinya. Rokok itu menciptakan gross national happiness karena rokok sudah menjadi kebahagiaan masyarakat.
  2. Saya sudah 77 tahun dan masih merokok. Hanya saja konsumsinya tidak sebanyak dulu. Sekarang saya hanya merokok 5 batang sehari. Jadi kalau dibilang rokok membahayakan kesehatan itu hanya akal-akalan saja. Tidak ada yang bisa membuktikan orang mati sebab rokok. Tidak ada itu.

 

HM Sampoerna:

  1. Peraturan itu (RUU Pertembakauan) mampu bantu pemerintah, melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga kelangsungan hidup industri dan pekerja.
  2. Hampir 11% dari gross national income APBN Indonesia berasal dari cukai rokok. Sumbangan industri rokok telah membantu neraca perdagangan Indonesia.
  3. PP 109 sifatnya mengontrol (komunikasi, informasi, promosi) dan membatasi penjualan. Aksesi FCTC kemungkinan akan dipaksakan ditandatangani sebelum pemilu 2014 (maret 2014). Kepentingan bangsa dan Negara akan terganggu bila tidak ada regulasi (RUU Pertembakauan). Permintaan rokok memang tidak akan berkurang jika kita mengaksesi FCTC tapi akan banyak rokok ilegal dan kepentingan ekonomi akan lebih bermain disini.
  4. Rokok jangan sampai dianiaya oleh asing karena merupakan warisan budaya dan harus melindungi tenaga kerja.

 

Rahardi Zakaria, Anggota Baleg FPDIP; Komisi IX PDIP

  1. Penelitian kesehatan tidak salah mengenai dampak rokok maka perlu regulasi untuk mengatasi kerugian Negara dalam hal mengatasi dampak rokok.
  2. Buat konkritnya untuk RUU ini, misalnya industri diwajibkan untuk menyerap setidaknya 70% bahan baku hasil pertanian tembakau dalam negeri dan mengharuskan pembatasan impor.
  3. Selamatkan generasi muda dengan pembatasan distribusi. Iklan promosi harus dibatasi tapi tidak dilarang secara total.
  4. Selamatkan petani tapi juga dari produksi maupun distribusi harus diatur. Tempat-tempat khusus dimana ada pembatasan ruang merokok juga harus diperhatikan. Misalnya tempat umum, angkutan umum dan tempat bermain anak.
  5. Yang jelas UU tembakau harus tetap diperhatikan karena kita juga perlu regulasi. Tapi bagaimana mensinergikan RUU dengan PP 109, urusan ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri di tataran kementerian. Dalam PP 109 penyelesaian PP ini tidak mudah dan belum terintegrasi secara sesungguhnya.
  6. Jika tembakau dihilangkan maka dampaknya bagaimana? FCTC harus dikaji secara mendalam dan terintegrasi.
  7. Perubahan kebijakan menkeu: peralihan mekanisasi produksi rokok. Implikasinya aka nada banyak pengangguran.
  8. Keberanian dalam melindungi petani tembakau adalah konteks yang harus diangkat. Harus pula berani ditunjukkan mengapa industri harus bertabrakan dengan kesehatan padahal sumbangan industri juga besar untuk neraca ekonomi Indonesia.
  9. FCTC harus ditunda sampai selesainya pembahasan RUU ini. Untuk itu kita akan kirim surat ke presiden dan Menkes.

 

Hendrawan S, FPDIP

  1. Kami apresiasi atas semua masukan dari industri sehingga RUU ini susunannya perspektif. Seperti telah terlihat secara kualitatif, pelaku industri memang suka diatur. RUU ini dirancang untuk memperkecil potensi destruktif dan memiliki dimensi futuristic ke depan karena industri ini harus berdikari.
  2. Industri rokok harus dipelihara agar bisa berkontribusi secara ekonomi. Kita juga harus sejahterakan petani tembakau.
  3. Menghapus dengan cepat, menghancurkan dengan cepat. Hakikatnya negara adalah melindungi dan menyejahterakan rakyat.
  4. Harga tembakau perlu diatur. Harus ada standarisasi yang pasti dari pabrik rokok untuk harga beli tembakau petani setiap kali panen. Produsen rokok selalu untung banyak, dari keuntungan tersebut harus ada yang disumbangkan untuk kesejahteraan petani.
  5. FCTC dan PP 109 harus dikaji ulang. Melarang orang merokok itu tidak mungkin, namun kita tidak bisa hapus tembakau tanpa alternative pekerjaan bagi petani tembakau.

 

GAPRI:

  1. Variabel cukai harus diturunkan
  2. Ada cacat metodelogi pada penelitian LDUI
  3. Hasil riset WHO 2012 menunjukkan bahwa 10 besar negara produsen tembakau dunia tidak memiliki data penyakit pembunuh utama (jantung dan paru)
  4. Riset NU dan UI menyatakan bahwa petani tembakau paling sejahtera di Indonesia

Dan berikut adalah Catatan RDPU Baleg dengan Gubernur Jateng, Jatim, dan NTB 28 November 2013:

Dari gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) dan Gubernur Jatim yang diwakili dinas pertanian dan Perkebunan Jawa timur.

Ganjar:

  1. Tembakau adalah tumpuan para petani d Jawa Timur
  2. Tembakau salah satu 12 Komuditas Perkebunan yg di kembangkan Di Jateng
  3. Jateng akan membuat Basis produksi tembakau dan Basis Industri olahan tembakau
  4. tembakau adalah pendapatan Cukai yg terbesar.
  5. Ratusan Ribu buruh linting rokok kretek menopang perokonomian masyarakat jateng.
  6. Rokok Kretek Indonesia merupakan BUDAYA, EKONOMI DAN MITOS khas Indonesia.
  7. 63 triliun pendapatan cukai
  8. Untuk jateng, di jawa tengah sudah pernah diinfungsi tembakau dialihkan ke yang lain selain rokok, tetapi hasilnya tidak dapat berjalan dengan baik.
  9. Jawa tengah besikeras untuk cabut PP 109 dan hentikan penandatanganan FCTC yang telah membuat resah para petani dan buruh tembakau di Jawa Tengah
    (Para peserta rapat bertepuk tangan)

Gubernur Jawa Timur Yang diwakili:

  1. Jawa Timur setuju di Kendalikan, Tetapi tidak boleh di Habiskan!!
  2. Ada 3 Juta petani di Jatim
  3. Menghasilkan 180.000 ton tembakau | 300 miliar batang
  4. Selebih nya sama pendapat nya dengan Gubernur Jateng.

RDPU ini hanya fokus pada satu hal. Semua yang hadir berpikiran untuk bagaimana Indonesia bisa melindungi dan mensejahterahkan petani dan Buruh tembakau.
Tidak melihat sama sekali dilihat dari segi kesehatan dan dampak-dampak yang diakibatkan tembakau.

Tetapi tadi juga ada dengar pendapat dari direktorat Bea & Cukai.
Kita dapat angin segar dari Bea dan Cukai yang tetap konsisten kalo rokok adalah barang yg berbahaya, yg paling ampuh untuk mengatasi pengendaliaan tembakau adalah dengan cara meninggikan Cukai Rokok. Pernyataan ini langsung di Serang seluruh anggota DPR yang hadir.

Sumber: Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT)

Regards: TCN ISMKMI dalam rangka Gerakan #TolakRUUPertembakauan !!!

STAY SLOW, BUT REACH THE HIGHEST !!!

 Oleh : Atik Q A Yunin ( Direktur TCN ISMKMI Nasional) 

 

Tagged ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: