Tinjauan Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Pengendalian Bahaya Tembakau Melalui Siklus Kebijakan Publik Berbassis Evidens Epidemiologi

oleh : Victor Subiakto Puja, Korwil II Periode IX,

Sekjend ISMKMI Periode X

diposting pada 21 Januari 2009

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia. (Association Indonesian Of Public Health Student Organization)

PENDAHULUAN

1.    Analisis Permasalahan
a.    Laporan Mengenai Dampak Konsumsi Tembakau di Dunia
Kematian akibat tembakau diseluruh dunia amat mengejutkan. WHO dalam buku panduannya strategi pengendalian bahaya tembakau MPOWER menjelaskan bahwa terdapat 1 kematian tiap 6 detik, 5,4 juta jiwa pada tahun 2005, 100 juta selama abad ke-20 jika dibiarkan 8 juta jiwa pada tahun 2030 dan 1 Milyar jiwa selama abad ke-21 (1). Untuk mengatasi epidemi tembakau, organisasi kesehatan sedunia (WHO) mengajak Negara anggotannya untuk menerapkan strategi MPOWER (2). Strategi MPOWER terdiri atas 6 upaya pengendalian tembakau yang meliputi : Monitor prevalensi penggunaan tembakau dan pencegahannya, perlindungan terhadap asap tembakau, optimalisasi dukungan untuk berhenti merokok, waspadakan masyarakat akan bahaya tembakau, eliminasi iklan, promosi dan sponsor tembakau, serta raih kenaikan cukai tembakau (3).

b.    Upaya Pengendalian Bahaya Tembakau di Indonesia
Indonesia sampai saat ini merupakan satu-satunya negara di asia fasifik yang belum menandatangani Framework Convention Tobacco Control (FCTC) sebuah traktat internasional yang didalamnya terdapat upaya pengendalian bahaya tembakau. Walaupun pemerintah Indonesia berperan aktif dalam forum internasional inter Govermental Negotiating Body di Geneva (4) namun Indonesia mengingkari komitmennya dengan tidak meratifikasi FCTC (5). Pengendalian bahaya tembakau memiliki prioritas rendah dalam agenda kesehatan masyarakat Indonesia (6). Indonesia telah menyiapkan dua RUU pada tahun 2003 yaitu RUU Aksesi FCTC yang disusun oleh departemen kesehatan dan RUU “ Pengendalian Dampak Produk tembakau bagi Kesehatan” memalui hak inisiatif anggota dewan yang disiapkan atas prakarsa IFPPD (Forum Parlemen Untuk Kependudukan dan Pembangunan) bekerjasama dengan tim penyusun undang-undang DPR-RI (7). Dari hasil pemantauan aktivitas industri rokok di Indonesia periode Januari – Oktober 2007 yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, industri rokok menggunakan semua jenis iklan langsung untuk mengiklankan produknya dengan memanfaatkan beragam media baik luar ruang maupun media cetak dan elektronik (8). Semua PP yang pernah ada membolehkan iklan di media cetak maupun media luar ruangan, sementara PP 19/2003 mengizinkan penayangan iklan rokok di media elektronik dari jam 21.30-05.00 WIB (9). Batasan ini terbukti tidak efektif dalam membatasi periklanan rokok di Indonesia, justru hanya membuat iklan rokok semakin kreatif (10).
PP 19/2003 melarang orang merokok di tempat umum, tempat kerja, sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat ibadah, tempat bermain anak dan kendaraan umum (11). Daerah yang telah mengeluarkan peraturan kawasan tanpa rokok adalah pemerintah daerah kota Bogor, kota Cirebon dan kota Palembang (12). Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Perda No.2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara dan menyelipkan satu pasal yaitu pasal 13 yang mengatur kawasan tanpa rokok (13). Namun demikian, masih dibutuhkan waktu cukup panjang dan kesungguhan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan terhadap kepatuhannya (14). FCTC mensyaratkan peringatan kesehatan menempati 30-50% dari permukaan lebar bungkus rokok, pesan tunggal dan berganti-ganti, dapat berbentuk gambar (15). Sedangkan, PP 19/2003 menyebutkan bahwa setiap bungkus rokok harus mencantumkan peringatan kesehatan tunggal dan tidak berganti-ganti yang bunyinya”Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin”; dan setiap iklan rokok harus mengalokasikan minimal 15 % dari luasnya untuk peringatan kesehatan yang sama (16). Konsep penurunan kadar tar dan nikotin telah dimasukkan dalam dokumen roadmap industri rokok periode 2015-2020 dalam rangka kepedulian terhadap aspek kesehatan, setelah produksi rokok ditargetkan naik dan 220 milyar tahun 2005 menjadi 260 milyar tahun 2015 (17). PP 19/2003 tidak melarang pesan yang menyesatkan seperti “mild” dan “light” akan tetapi selangkah lebih maju dari PP-PP sebelumnya yang menetapkan batas kadar dan nikotin yang diterima. Kadar tar dan nikotin rendah tidak menjamin berkurangnya bahaya tembakau karena rokok adalah adiktif (18)

2.    Siklus Kebijakan Publik Berbasis Evidens Epidemilogi
a.    Epidemiologi
Epidemiologi merupakan salah satu bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Di ranah pemahaman, epidemiologi merupakan disiplin ilmu(Klainbaum, et al, 1982; Friedman, 1994)(19). Atau metode ilmiah (Kelsey, et al, 1996; Timreck 1994) (20). Epidemiologi adalah ilmu empiris yang menangkap fenomena status dan proses kejadian penyakit/masalah kesehatan di dalam populasi manusia (Friss & Seller, 2003)(21). Di dalam epidemiologi komponen pemahaman bermula dari pengamatan populasi dan berakhir pada penarikan kesimpulan tentang etiologi, proses kejadian dan riwayat alami berbagai masalah kesehatan masyarakat (22). Komponen aksi bermula dari penggunan evidens epidemiologi dalam proses pembuatan kebijakan dan berakhir pada evaluasi dampak kebijakan pada kesehatan masyarakat(Klainbaum, et al, 1982) (23). Sebagai Ilmu empiris, epidemiologi melakukan konfirmasi kebenaran teori berdasarkan fakta-fakta yang dapat ditangkap secara indrawi (33) Di ranah terapan, epidemiologi mempunyai kaidah axiologis atau kegunaan (24). Berbagai fenomena kesehatan populasi yang ditangkap secara sistematis, rasional dan objektif tertentu, dijadikan landasan konsepsional bagi upaya pencegahan dan pengendalian (Gersman, 2003) (25). Selama lebih dari satu abad, epidemiologi telah memperlihatkan komitmen dan kontribusi yang besar terhadap upaya pencegahan dan pengendalian berbagai masalah kesehatan yang dihadapi umat manusia (Gordis, 1996) (26). Di ranah nilai, perhatian utama epidemiologi yang tertuju pada kesehatan umat manusia mengepresikan kaidah norma yang universal (Greenwood, 1935 dikutip dari Gordis, 1996)(27).

b.    Siklus Kebijakan Publik
Kebijakan adalah seperangkat panduan yang diperlukan untuk mengambil keputusan (Spassof, 1999) (28). Kebijakan berperan mengintegrasikan, memfokuskan dan mengefektifkan upaya organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan(29). Berbagai model siklus kebijakan tersedia dalam jenis dan jumlah langkah yang bervariasi(30). Walt mengajukan empat langkah kebijakan yang terdiri dari identifikasi masalah dan pemahaman isu, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan (Walt, 1944:45) (31). Selain didasarkan pada nilai, ideologi dan tekanan politik, rumusan kebijakan kesehatan juga didasarkan pada evidens(32). Secara ideal, reformasi data dasar mengandung makna bahwa seluruh tahapan siklus pembuatan kebijakan dilakukan berbasis evidens, kebijakan akan melenceng dari yang semestinya akibat definisi masalah yang kabur; batas kebijakan yang tidak jelas dan upaya intervensi alternative yang tidak lengkap (Spasoff, 2003)(33).

PEMBAHASAN

1.    Dampak dari Tembakau (rokok)  dan Potensi  Petaka Kesehatan Masyarakat di Indonesia
a.    Dampak Konsumsi Tembakau  Terhadap Kesehatan Masyarakat
Berbagai data dan fakta menjelaskan bahwa dampak dari tembakau khususnya rokok sangat merugikan bagi kesehatan tubuh manusia, karena dapat menimbulkan penyakit seperti kanker paru, jantung dan berbagai penyakit berbahaya lainnya. Seperti perkiraan global, penyebab kematian di Indonesia yang terkait konsumsi tembakau adalah penyakit jantung, stroke, kanker, penyakit pernapasan khususnya chronic obstructive pulmonary (penyakit paru obstruktif kronik) (34) Ketergantungan terhadap rokok disinyalir disebabkan oleh zat adiksi (nikotin) yang terkandung pada asap yang keluar saat rokok saat dibakar atau dikonsumsi. Menghisap asap tembakau mengantarkan nikotin dalam jumlah yang besar kedalam otak secara cepat (35) Bukti-bukti dari penelitian yang dilakukan selama 10 tahun terakhir menunjukan bahwa lebih dari 50 persen perokok meninggal akibat kecanduan (36). Rokok diperkirakan menyebabkan kematian 427.948 orang/tahun pada tahun 2001 atau sekitar 1.172 orang/hari. Separuh kematian akibat rokok berada pada usia produktif (37)

b.    Dampak  Tembakau  Terhadap Ekonomi Masyarakat dan Negara
Abdilah Ahsan dalam bukunya ekonomi tembakau di Indonesia menjelaskan bahwa ada hubungan antara kesehatan dan produktivitas ekonomi, hal tersebut berdasarkan teori yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan bentuk modal sumberdaya manusia (38). Bloom dan Canning menjelaskan empat cara kesehatan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi (39). Pertama, individu yang sehat secara fisik maupun kognitif, yang berdampak pada kemampuan bekerja dengan jam kerja yang lebih panjang, lebih sedikitnya hari-hari absen dari pekerjaan karena sakit, dan produktivitas yang tinggi baik ditempat kerja maupun sekolah. Kedua, individu yang sehat memiliki umur harapan hidup yang lebih lama. Hal ini memberi insentif bagi investasi dibidang kesehatan, pendidikan, dan bentuk modal manusia lainnya. Ketiga, usia hidup yang panjang mengarah pada tingkat tabungan pensiun yang semakin membesar selama masa kerja. Investor asing akan tertarik pada perekonomian yang memiliki tenaga yang sehat. Keempat, penduduk yang lebih sehat berdampak pada penurunan jumlah anak yang diinginkan karena mortalitas rendah. Perubahan dari tingkat mortalitas dan fertilitas yang tinggi ketingkat yang rendah mengakibatkan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja-sebagai factor penentu pertumbuhan ekonomi (40).
“Proporsi pengeluaran untuk membeli produk tembakau dari rumah tangga dengan perokok adalah 11, 5 persen ; angka ini lebih besar dibandingkan untuk belanja ikan, daging, telur, susu (11 persen); 2,3 persen untuk pembiayaan kesehatan, dan 3,2 persen untuk biaya pendidikan.”
(Abdilah Ahsan, 2008) (41)
Biaya akibat konsumsi tembakau tahun 2001 diperkirakan sebesar Rp. 127,7 triliun meliputi biaya langsung yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli rokok dan biaya pengobatan dan biaya tidak langsung akibat hilangnya produktivitas karena kematian, sakit dan kecacatan. Jumlah ini adalah 7 kali lipat penerimaan cukai tahun yang sama yang besarnya Rp 16,5 Triliun. Pada tahun 2005, jumlah kematian dari 3 kelompok penyakit utama:kanker, penyakit jantung pembuluh darah dan penyakit pernapasan kronik obstruktif diperkirakan sebesar 400.000 orang dan menyebabkan kerugian total sebanyak Rp. 167 Triliun yang berasal dari biaya langsung dan tidak langsung 5 kali lipat pendapatan pemerintah dan cukai tembakau tahun yang sama sebesar Rp. 37 triliun (42)

KESIMPULAN
Berkaitan dengan Permasalahan Tembakau Di Indonesia

  1. Pertama, Kebijakan kesehatan merupakan salah satu kebijakan public yang perlu dikembangkan melalui dukungan evidens ilmiah
  2. Kedua, Epidemiologi yang menjadi bagian dari ilmu kesehatan masyarakat terfokus pada populasi, pencegahan, pelayanan kesehatan, dan informasi merupakan evidens ilmiah yang dibutuhkan pada setiap penyusunan kebijakan publik
  3. Ketiga, Dampak dari Tembakau (Konsumsin rokok) merupakan petaka kesehatan masyarakat di dunia khusunya Indonesia hal itu ditenggarai oleh angka mortalitas dan morbiditas yang sangat tinggi dari penyakit infeksi maupun lainnya serta berpengaruh pada sektor ekonomi rumah tangga dan negara dan apabila tidak dilakukan pengendalian potensi petaka kesehatan masyarakat akan meningkat
  4. Keempat, Pengendalian terhadap bahaya tembakau perlu dilakukan bukan hanya adanya kebijakan yang proporsional dari eksekutif, legislatif, namun sosialisasi yang komprehensif dan dilakukan secara lintas sektoral kepada masyarakat (terutama anak dan remaja) yang berkesinambungan.
  5. Kelima, Perlu dilakukan tinjauan terhadap kebijakan, intervensi dan upaya pengendalian tembakau di Indoneisa bersumber ilmu kesehatan masyarakat dan kebijakan public berbasis evidens epidemilogi

Catatan :

Kekurangan artikel Tinjauan Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Pengendalian Bahaya Tembakau Melalui Siklus Kebijakan Publik Berbassis Evidens Epidemiologi adalah :

Data prevalensi, point perumusan, tinjauan terapan kebijakan pemerintah,  analisis pemecahan masalah tidak lengkap

Tagged , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: